Ancaman Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Di Persidangan

Ancaman Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu:

Ayat 1:

“Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Ayat 2:

“Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:

a. Keterangan itu harus di atas sumpah.

b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.

c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja).

Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu. Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Persoalan Keterangan Palsu Juga Dikenal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Sekedar tambahan informasi untuk Anda, persoalan saksi memberi keterangan palsu di persidangan juga dikenal dalam perkara korupsi, seperti diatur Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”).

Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 231K/Pid/2008. Terdakwa pada saat itu bertindak sebagai sebagai saksi (saksi a de charge) yang mana sebelum memberikan keterangan keterangannya selaku saksi dalam perkara tersebut, Terdakwa disumpah menurut tata cara Agama Hindu untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terdakwa mengatakan bahwa ia melihat Kepala Dusun Siladan (I Dewa Ketut Sara) menandatangani surat Gambar Ukur, padahal sesungguhnya I Dewa Ketut Sara sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dusun Siladan, serta I Dewa Ketut Sara tidak pernah membubuhkan tandatangannya pada surat Gambar Ukur. Tujuan Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tersebut di atas adalah agar para Terdakwa (dalam perkara lain) tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputuskan bebas oleh Majelis Hakim.

Akhirnya, Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana salah satunya yaitu Sumpah Palsu sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi.