Penyadapan Rigth Of Privacy Maka Wajib Diatur UU Tersendiri Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
KUHAP baru (UU 20/2025), Pasal 136 Ayat (1) memberi kewenangan kepada penyidik untuk menyadap de…
KUHAP baru (UU 20/2025), Pasal 136 Ayat (1) memberi kewenangan kepada penyidik untuk menyadap de…
KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan makar ada di Buku II, Bab I, Bagian Kedua, P…
UU ITE (UU 11/2008 jo. UU 19/2016) Pasal 31 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa…
Laporan adalah pemberitahuan tentang tindak pidana dari siapa pun, sedangkan pengaduan adalah p…
Pasal 361 UU 1/2023 (KUHP baru) mengatur pelaporan atau pengaduan palsu. Pasal ini berlaku sejak…
DPN SPASI - Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI) secara resmi mendeklarasikan…
Mengadili: Mengabulkan permohonan Pemohon VIII untuk sebagian; Menyatakan frasa “kerugian neg…
BERPERILAKU ADIL Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi ha…
Pasal 3 KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 Ruang lingkup dan hierarki peraturan Ruang lingkup berlaku…
Pasal 2 KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 Asas acara dan sistem peradilan pidana terpadu Acara pidan…
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan pembaruan dari hukum acara pidana kolonial (HIR). KUH…
DPN SPASI - Solidaritas Pembela Advokat Nusantara kembali hadir kawal dugaan sidang penganiayaan…
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjelaskan defenisi Penggeledahan sebagaimana ketent…