Pasal 382 KUHP dan Pasal 383 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Tindak Pidana Pemalsuan Materai

Pasal 382 KUHP dan Pasal 383 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Tindak Pidana Pemalsuan Materai

BAB XII : TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI

Pasal 382 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Tindak Pidana Pemalsuan Materai

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud

untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak

dipalsu, atau sah; atau

b.dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat

meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

Pasal 383 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada

meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau

meminta orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;

b.dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghilangkan tanda tangan,

ciri,atau tanda saat dipakainya meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hams dibubuhkan di atas atau pada meterai

tersebut; atau

c.memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau

memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda

tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

Penjelasan 382 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Yang dimaksud dengan "meterai" adalah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis meterai lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangi pendapatan negara dari pengeluaran meterai.

Penjelasan 383 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Cukup Jelas

Sumber :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)